4 Pengembang Pulau Reklamasi Dinilai Lakukan Pelanggaran

Agen Bola Terpercaya Jakarta – Setelah memutuskan penghentian pembangunan reklamasi Pulau G secara permanen, Pemerintah akan melakukan evaluasi dan investigasi terhadap perizinan dan keberadaan 16 pulau reklamasi lainnya. Ketua Tim Gabungan Reklamasi sekaligus Menteri Koodinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengatakan evaluasi dan investitasi dilakukan agar pihiaknya bisa mengelompokkan pelanggaran yang dilakukan pengembang pulau reklamasi menjadi tiga kategori. Yakni kategori pelanggaran berat, sedang dan ringan. Untuk kategori pelanggaran berat, maka sanksi yang diberikan adalah penghentian pembangunan reklamasi secara permanen. Karena pembangunan tersebut dinilai membahayakan lingkungan hidup, proyek vital strategis, dan pelabuhan lalu-lintas laut. “Dari hasil investigasi kami dilapangan, banyak pelanggaran yang dilakukan pengembang pulau reklamasi. Pelanggarannya ada berat, sedang dan ringan. Salah satu yang berat adalah Pulau G. Makanya, kami memutuskan untuk menghentikan reklamasi di pulau tersebut secara permanen,” kata Rizal Ramli di gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Kamis (30/6). Kemudian, lanjut dia, pengembang yang melakukan pelanggaran sedang bila pulau tersebut dibangun tidak sesuai dengan proposal dan masih bisa diperbaiki oleh pengembang. Contohnya, pengembang Pulau C dan D melakukan pelanggaran berat. “Sanksinya, mereka melakukan perbaikan sesuai dengan proposal. Seperti di Pulau C dan D. Mereka harus bongkar daratan dan bikin jalan. Pelanggaran sedang juga dilakukan pengembang Pulau N, yaitu PT Pelindo II,” terangnya. Sedangkan kategori pelanggaran ringan hanya terkait dengan administrasi dan perizinan. Pengembang yang masuk dalam kategori ini, hanya diminta untuk merampungkan administrasi dan perizinan agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, baru empat pulau yang telah dievaluasi dan investigasi. Selebihnya, Tim Gabungan Reklamasi akan melakukan evaluasi total terhadap 13 pulau reklamasi lainnya. Ditargetkan dalam waktu tiga bulan kedepan, sudah ada hasil dari evaluasi tersebut. “Masih ada pulau-pulau yang belum kami evaluasi secara total. Karena itu, kami akan minta tim bekerja lagi hingga tiga bulan kedepan. Harus ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan sehingga tidak ada perebutan kewenangan seperti sekarang,” tukasnya. Seperti yang diketahui, proyek reklamasi Teluk Jakarta dilaksanakan oleh beberapa pengembang dengan dasar Keppres No 53/1995 tentang Reklamasi Teluk Jakarta. Pengembang besar yang mendapat konsesi antara lain PT Muara Wisesa Samudra (PT Agung Podomoro Land Tbk), PT Kapuk Naga Indah (PT Agung Sedayu), PT Taman Harapan Indah (PT Intiland Development Tbk), PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan BUMD PT Jakarta Propertindo. Kisruh reklamasi di Utara Jakarta menjadi sorotan masyarakat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus suap antara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohammad Sanusi, dengan PT Agung Podomoro Land Tbk terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi dan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yaitu M. Sanusi, Mantan Presiden Direktur PT APLN Ariesman Widjaja, dan salah satu staff pengembang properti tersebut. Lenny Tristia Tambun/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu