OJK Larang Investor Asing Bentuk Usaha Gadai

Agen Bola Terpercaya Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup peluang investor asing untuk menjalankan usaha gadai di Indonesia. Peraturan OJK (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang diterbitkan pada 29 Juli 2016, hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki modal minimal Rp 500 juta. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani menjelaskan, pihaknya membatasi investor skala besar dan asing untuk menjalankan usaha di bidang pergadaian. “Oleh karena itu, kami membatasi modal minimal yang ingin menjalankan usaha gadai Rp 500 juta untuk skala kabupaten, dan Rp 2 miliar untuk skala provinsi. Kalau konglomerat mainnya yang skala besar saja,” kata Firdaus di Jakarta, Selasa (4/10). Meski demikian, OJK juga tidak bisa menghindarkan perusahaan gadai dari investor asing ketika perusahaan tersebut melakukan penawaran umum saham perdana ( initial public offering /IPO). “Kalau IPO kan bagian dari sistem jadi tidak bisa menghindarkan diri dari investor asing,” ujar dia. Selain mengatur permodalan, POJK yang baru disosialisasikan kepada publik pada 4 Oktober 2016 tersebut juga mengatur mengenai pendaftaran usaha gadai. OJK memberikan waktu paling lama dua tahun bagi perusahaan gadai existing untuk mendaftarkan diri. “Lalu OJK memberikan tambahan waktu sampai tiga tahun bagi perusahaan tersebut untuk menyesuaikan permodalan dan persyaratan lainnya,” kata Firdaus. Sementara itu, perusahaan baru yang akan melakukan usaha gadai harus segera meminta izin kepada OJK. Hal ini bertujuan agar perusahaan tersebut bisa teregistrasi dan berada di bawah pengawasan OJK. “Kami juga mengimbau masyarakat agar menggunakan usaha gadai yang teregistrasi di OJK,” tegas dia. Dia mengatakan, perusahaan gadai juga diwajibkan untuk memiliki juru taksir yang tersertifikasi. Selain itu, pihaknya berencana membentuk lembaga yang mengeluarkan sertifikasi juru taksir pergadaian. “Namun sebelum lembaga tersebut terbentuk, kami akan bekerja sama dengan PT Pegadaian (Persero) untuk bisa memberikan pelatihan dan mengeluarkan sertifikasi juru taksir, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pendapatan untuk Pegadaian,” jelas Firdaus. Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Edy Setiadi menambahkan, peraturan yang dikeluarkan OJK juga mencakup perusahaan gadai online . “Gadai swasta yang menggunakan online tetap harus mendaftar ke OJK, sistem online hanya sistem pemasaran,” kata Edy. Salah satu perusahaan gadai existing adalah PT Pegadaian (Persero), walaupun sudah beroperasi sebelum peraturan dirilis, Pegadaian tetap harus dapat menyesuaikan dengan aturan tersebut. “Pegadaian harus segera melakukan spin off anak usaha dalam tiga tahun, agar Pegadaian kembali melakukan usaha gadai,” kata dia. Menanggapi aturan tersebut, Direktur Pegadaian Harianto Widodo mengakui, saat ini Pegadaian memiliki satu hotel dan dua perusahaan dagang emas. “Perusahaan dagang emas tersebut akan di-spin off, kami targetkan tahun 2017,” kata dia. Mengenai proses sertifikasi juru taksir, pihaknya sudah berkoordinasi untuk membentuk skemanya dengan pelaku industri. Pegadaian juga mendukung pembentukan badan sertifikasi, namun harus independen. Penetapan POJK tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini melalui kemudahan akses terhadap pinjaman, memberikan landasan hukum bagi OJK dalam rangka pengawasan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, kehadiran usaha pegadaian yang sehat, dan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa pergadaian. Secara umum, POJK ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, permodalan, persyaratan dan prosedur perizinan usaha, kegiatan usaha yang diperkenankan, penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pengaturan perusahaan pergadaian pemerintah. Selain itu, pelaporan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengawasan dan pemeriksaan perusahaan pergadaian, serta pengenaan sanksi bagi perusahan pergadaian yang melanggar ketentuan dalam POJK tersebut. Dalam prosedur perizinan usaha, terdapat ketentuan yang berbeda bagi pelaku usaha pergadaian yang sudah existing sebelum POJK diundangkan dan bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha setelah POJK diundangkan. Gita Rossiana/THM Investor Daily

Sumber: BeritaSatu