Kemkop dan UKM Percepat Pelaksanaan Program IUMK

Agen Bola Terpercaya Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi (Kemkop) dan UKM, Yuana Setyowati, mengungkapkan, pihaknya terus melaksanakan program percepatan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) pada 2016. Yuana dalam acara konsolidasi dan pembekalan pendamping IUMK, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (30/8) sebagaimana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9), mengatakan, percepatan tersebut melalui lima agenda, yaitu, pertama , mendorong percepatan dengan dikeluarkan Peraturan Bupati/Wali Kota. Kedua , mendorong percepatan dikeluarkan IUMK oleh camat/lurah/desa. Ketiga , pendampingan PUMK untuk mendapatkan IUMK dan kartu BRI. Keempat , pendampingan usaha PUMK ke usaha produktif. Dan, kelima , mengalihkan SIUP UMK yang telah habis masa berlakunya menjadi IUMK. Menurut Yuana, program percepatan ini sangat penting agar pelaku usaha mikro dan kecil segera mendapat izin usaha sebagai bukti tanda legalitas. Dengan dimilikinya legalitas tersebut, maka seseorang atau pelaku usaha akan memperoleh banyak manfaat. Seperti misalnya, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan. “Juga mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya”, papar Yuana. Namun, Yuana mengingatkan, agar IUMK hanya diberikan untuk pelaku usaha mikro dan kecil. “Izin IUMK tidak boleh diberikan kepada selain usaha mikro dan kecil. Dan persyaratan pemberian itu ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2014. “Selain itu, juga tidak dikenakan biaya, baik retribusi dan/atau pungutan lainnya. Semua semata-mata untuk membantu mereka,” tegas Yuana. Menurut Yuana, IUMK dapat dicabut apabila pelaku usaha mikro dan kecil melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemberian IUMK dapat dilakukan oleh camat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari bupati/wali kota. “Kewenangan ini bahkan dapat dilimpahkan kepada lurah/kepala desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah,” kata dia. Ketika saat salah satu peserta bertanya tentang kriteria keberhasilan pelaksanaan IUMK di daerahnya, Yuana menjelaskan, jika keberhasilan pelaksanaan IUMK sangat beragam. Tidak hanya sebatas banyaknya penerima izin IUMK semata. “Keberhasilan pelaksanaan IUMK tidak hanya sebatas banyaknya penerima izin IUMK semata. Namun lebih jauh dari hal itu. Seperti misalnya, dari yang tidak punya izin menjadi memiliki izin, dari produk yang tidak dikemas baik menjadi dikemas baik, dari hanya memiliki aset kecil menjadi besar, dan dari tidak bisa kredit menjadi bisa mendapat KUR,” kata Yuana. Untuk lebih mempercepat program percepatan IUMK, lanjut Yuana, Kemkop dan UKM juga melakukan nota kesepahaman dengan kementerian lain seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Perdagangan (Kemdag). “Dengan Nota Kesepahaman ini, sosialialisasi IUMK diharap dapat bergulir semakin cepat,” pungkas Yuana. Siprianus Edi Hardum/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu