Pemerintah Belum Siapkan Perppu untuk Perpanjang Periode Tebusan 2% Amnesti Pajak

Agen Bola Terpercaya Jakarta – Pemerintah belum mengusulkan perpanjangan periode pertama amnesti pajak lewat mekanisme peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) kepada DPR. Pemerintah lebih mengakomodasi pemberian kemudahan pengisian formulir kepada para pengusaha. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah tetap mengikuti UU Pengampunan Pajak yang menyatakan bahwa periode pertama dengan tebusan terendah sebesar 2% akan berakhir pada 30 September 2016. “Kami belum membahas opsi (perppu) dan tetap sesuai UU Pengampunan Pajak. Perihal pengusaha keberatan dan mengatakan perlu waktu untuk menghitung aset mereka, seharusnya itu mereka lakukan sejak awal UU ini disahkan,” kata Suahasil di Jakarta, Minggu (11/9). Meski tebusan amnesti pajak hingga Minggu sore terpantau baru terkumpul Rp 8,9 triliun setara 5,4% dari target Rp 165 triliun, pihaknya tetap optimistis ada peningkatan setoran tebusan pajak yang signifikan hingga akhir periode pertama ini. “Kami melihat perkembangan amnesti pajak terkini menuju pada estimasi semula, ya mudah-mudahan tercapailah targetnya. Meningat ada shortfall penerimaan sekitar Rp 219 triliun itu kami sudah all in mempertimbangkan peneriamaan reguler maupun amnesti pajak. Juga belum dibahas pemangkasan anggaran K/L dan penundaan transfer daerah (jilid III),” kata dia. Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo melihat periode pertama amnesti pajak perlu diperpanjang lewat Perppu, mengingat sempitnya waktu bagi WP yang sudah terpotong waktu sosialisasi dan aturan teknis (PMK) yang lambat. Jika tidak diantisipasi, justru bisa menimbulkan chaos lantaran hak wajib pajak diciderai. “Komitmen lisan pun secara teknis akan susah administrasinya dan rawan dispute. Diperpanjang 1-2 bulan dengan Perppu, saya kira akan fair,” kata dia. Di dalam usulan Perppu, menurutnya bisa ditambahkan dua klausul tambahan, yakni tambahan pasal yang mengatur threshold harta tambahan yang diungkap dan tidak perlu membayar uang tebusan, misal sampai dengan Rp 600 juta. Kemudian perluasan fasilitas 0,5% untuk karyawan agar adil. Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun. Menurutnya, usulan perpanjangan periode pertama amnesti pajak memang wajar lantaran pengusaha sudah terhambat waktu sosialisasi oleh pemerintah. “Harus ada kelebihan pelonggaran bagi mereka, tinggal mekanismenya saja bagaimana untuk memperpanjang. Tapi memang belum disampaikan ke kami usulannya, lewat Perppu saya kira bisa, kami di DPR tinggal mendukung kebijakan presiden,” kata dia. Ribuan Perusahaan Sebelumnya Ketua Umum Kadin Roesan Roesli mengajukan usulan perpanjangan periode pertama amnesti pajak. Alasannya ada ribuan perusahaan yang dimiliki pengusaha dan memerlukan waktu untuk menghitung semua aset itu dan ini terlalu mepet dengan batas periode pertama tax amnesty. Kemudian, banyak pengusaha yang ingin memasukan dana luar negeri ke perusahaan-perusahaan sendiri yang ada di pasar modal. Namun, kata Rosan, banyak hal teknis yang membuat prosesnya tidak akan selesai pada September. Menurut Rosan, perpanjangan tarif 2% tidak perlu membutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kadin sudah memberikan usulan kepada pemerintah. “Misalnya, selama mereka (pengusaha) memasukkan secara tertulis bahwa mereka ingin ikut tax amnesty pada bulan September ini, tetapi karena proses administrasinya itu lebih dari September, itu mereka bisa menikmati tebusan yang dua persen,” kata Rosan. Yosi Winosa/KUN Investor Daily

Sumber: BeritaSatu