Perangi Pencurian Ikan, Susi Ajak Asia Pasifik Berbagi Data

Suara.com – Bukan hanya Indonesia, dampak dari kejahatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) juga dirasakan oleh negara lain terutama di Asia Pasifik. Dalam konteks regional, untuk dapat menyelesaikannya dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar negara. Hal itu diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fisheries Product di Ruang Sulawesi Hotel Shang Ri La Jakarta, Rabu (27/7/2016). Ketertelurusan (traceability) ikan dan produk perikanan berperan sangat penting dalam memutus mata rantai illegal fishing secara global. Dalam hal ini, Susi mengatakan negara-negara perlu berbagi data sektor kelautan dan perikanan yang ada di masing-masing negara sebagai upaya mengembangkan transparansi sektor tersebut. “Kita butuh lebih banyak kerja sama dalam berbagi data,” ujarnya. Susi juga mengemukakan pihaknya dengan terbuka akan berbagi daftar kapal-kapal yang memiliki izin untuk penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia. Ia pun menegaskan, transparansi data ikan dan produk ikan sebagai bagian dari aksi nyata bentuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal secara berkelanjutan.”Jadi bukan cuma menenggelamkan kapal, tapi dimulai dengan menelusuri data. Memastikan ikan yang ditangkap di mana, oleh siapa, berapa banyak, jualnya ke mana, dan proses di mana”, ungkapnya dalam konferensi pers usai pertemuan Ministerial Meeting dilangsungkan. Dana Rp300 Miliar Disiapkan Buat Bangun Industri Perikanan Natuna Langkah tersebut dinilai penting karena untuk mengurangi kegiatan penangkapan ilegal di perairan kawasan Asia Pasifik. “Kalau semua Asia Pasifik, Asia Tenggara, Afrika, jadi satu di mana sudah meratifikasi *Port State Measures Agreement* Malaysia sudah, Vietnam sudah, Fiji September ini,” jelasnya. Menurutnya, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia saat ini dilarang melayani dan menyuplai apapun ke kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Meskipun diakui masih banyak persoalan, di mana penangkapan ikan kerap melanggar peraturan, seperti bongkar muat di tengah laut atau transhipment. “Ini inisiatif yang sudah ditandatangani banyak negara, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Fiji sudah komit bersama dan ingin melaksanakan koordinasi tersebut untuk eliminasi IUU Fishing. Saya berharap, koordinasi ini bukan cuma hari ini,” pungkasnya. Acara Ministerial Meeting dihadiri Menteri Perikanan dan Kehutanan dari Fiji Oseea Naiqamu, Menteri Pertanian dan Agro berbasis Industri Malaysia Ahmad Shabery bin Cheek, dan Menteri Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata Palau Fleming Umiich Sengebau, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Daerah Terpencil Vietnam Vu Van Tam, serta perwakilan 22 negara dan 3 organisasi internasional.Total peserta yang hadir sebanyak 90 orang dari Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Uni Eropa, Kenya, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Palau, Papua Nugini, Norwegia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan negara lainnya. Pertemuan ini bagian dari rangkaian Regional Fisheries Summit 2016 yang digelar The Economist tanggal 27-28 Juli 2016 di Shangri-La Hotel Jakarta. Adapun isu yang diangkat terkait pencegahan masuknya produk ikan ilegal ke dalam sistem atau rantai pasokan secara global. Guna memperkuat dukungan data dan pandangan secara akademik terhadap kebijakan reformasi perikanan, telah digelar juga Collaborative Workshop on The Benefits of Sustainable Fisheries in Indonesia.

Sumber: Suara.com