Ahok Bantah Teledor dalam Pembelian Lahan Cengkareng

Rimanews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah disebut teledor dalam kisruh pembelian lahan Cengkareng senilai Rp648 miliar. Dia mengakui, ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang diterbitkannya dalam pembelian lahan tersebut yang ditindaklanjuti Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI ke pemilik lahan atas nama Toeti Noelar Soekarno pada medio November tahun lalu. Baca Juga Revolusi Diam-Diam dari Petamburan Jaksa Agung Sebut Kasus Ahok Luar Biasa Ahok Traktir Warga Cipete Minum Es Goyang Kejagung Dinilai Tak Serius Kaji Berkas Ahok Warga Doakan Djarot Jadi Gubernur DKI Namun, Ahok membantah disalahkan telah teledor, tidak memeriksa secara spesifik status sampai pada kelayakan lahan seluas 46 hektar itu hingga pembelian lahan tersebut menjadi temuan pada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Waktu saya paraf (SK tersebut) sudah melewati 8 orang yang paraf. Kalau mesti saya yang cek gambar, cek peta, lalu buat apa ada Dinas. Makanya nih kita mau kurangin pegawai sampai tinggal seribu. Masa semuanya saya yang cek,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/7/2016). Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra menyesalkan dengan ketidakjelasan disposisi yang dilakukan anak buahnya dalam pembelian lahan Cengkareng. “Dalam disposisi itu harusnya Ahok menitikberatkan anak buahnya untuk meneliti dengan cermat status lahan tersebut, bukan hanya gencar disposisi untuk melakukan pengadaan lahan sebanyak-banyaknya saja,” ungkap politisi Partai Gerindra itu. Kasus tersebut sejatinya menjadi salah satu poin hasil audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) penggunaan anggaran Pemprov DKI tahun 2015. Dimana pembelian tanah di kawasan Jalan Lingkar Luar, Cengkareng dengan luar 4,6 hektare dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran senilai Rp648 miliar dengan harga Rp14,1 juta per meter. Padahal nilai jual objek pajak di kawasan itu hanya Rp6,2 juta per meter. Tak sampai situ, pada nyatanya pemilik tanah tersebut adalah Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI yang notabenenya sama-sama anak buah Ahok di lapisan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Anehnya, Kepala Dinas DKPKP Darjamuni mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya transaksi tersebut, dan Dinas Perumahan mengaku tidak melakukan transaksi dengan DKPKP. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : pembelian lahan cengkareng , Ahok , Teledor , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews