Pengembangan Komoditas Rumput Laut Perlu Harmonisasi

Jakarta – Pemahaman semua pihak terhadap pengembangan komoditas rumput laut belum menyatu. Pasalnya persepsi para pemangku kepentingan hingga pemerintah pun menilai dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga, hal ini berpengaruh terhadap kebijakan perindustrian dan perdagangannya serta memicu tarik-menarik kepentingan baik di hulu maupun di hilir. “Pengembangan komoditas rumput laut memerlukan harmonisasi. Komoditas ini harus dipahami sebagai komoditas hayati yang dihasilkan melalui hak ulayat, berbeda dengan komoditas lainnya yang dihasilkan secara korporasi,” kata pakar Rumput Laut Universitas Diponogoro, Semarang, Widodo F Ma’ruf di sela-sela Diskusi Kadin Bidang Perdagangan di Jakarta (20/12). Menurutnya, rumput laut merupakan komoditas strategis bagi kehidupan masyarakat kepulauan atau pesisir sehingga kebijakan yang dikeluarkan harus dengan pendekatan kepentingan para petani agar keberlangsungan komoditas ini bisa terjaga. “Isu penghapusan rumput laut dalam daftar pangan organik ( delisting ), pengenaan pajak keluar bahan baku hingga pelarangan ekspor bahan baku merupakann kebijakan teknis yang bisa menghambat penyerapan rumput laut nasional oleh pasar di tengah produksinya yang melimpah,” kata Widodo. Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI), Safari Azis, mengatakan, kebijakan teknis yang tidak tepat bisa menjadi ancaman terhadap rumput laut Indonesia jika budidaya dan perdagangannya tidak dicermati secara seksama. Terkait delisting , kata Safari, jika karagenan dari rumput laut dicoret dari daftar pangan organik maka akan berdampak pada ekspor rumput laut Indonesia. Karena hingga saat ini, Indonesia menjadi negara pengekspor rumput laut kering ke beberapa negara seperti Tiongkok, Filipina dan Chile. Berdasarkan data dari ARLI disebutkan bahwa Indonesia mengekspor rumput laut kering 50% dari kebutuhan dunia dan 80% diantaranya ke China yang kemudian mengekspornya ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Artinya, bila delisting tersebut diberlakukan maka secara tidak langsung ekspor rumput laut Indonesia akan mengalami kesulitan. Pihaknya berharap agar pemerintah bisa mencermati permasalahan ini dan menemukan jalan keluar. Safari juga mengatakan, pengenaan pajak keluar dan pelarangan ekspor bahan baku dapat merugikan para petani rumput laut. “Petani tidak akan berminat lagi menanam rumput laut karena serapan pasar dalam negeri juga minim, padahal produksi kita melimpah dan pasar ekspor masih terbuka lebar,” ungkap Safari. Menurutnya kebijakan teknis yang tidak mendukung pengembangan rumput laut berlawanan dengan keinginan pemerintah yang sedang giat menggenjot produksi rumput laut. Tahun depan target produksi rumput laut diharapkan mencapai 13 juta ton atau naik dari produksi tahun ini yang mencapai 12 juta ton. Siprianus Edi Hardum/EHD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu