Demokrat Siap Negosiasi soal Presidential Threshold

detik com Partai Demokrat menyatakan siap menggelar dialog dan negosiasi terkait syarat partai politik (Parpol) boleh mencalonkan presiden atau yang biasa disebut presidential threshold (Pres-T). ‎Meski tetap menginginkan penghapusan Pres-T, Demokrat tetap terbuka berbagai opsi atas aturan tersebut.

“Namanya politik. Semua bisa dibicarakan. Kami memilih mana yang terbaik untuk bangsa,” kata politisi senior Partai Demokrat, Agus Hermanto, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/6).

detik com Agus menjelaskan hingga saat ini, sikap Partai Demokrat adalah Pres-T harus nol persen atau dihapus. Pasalnya, kata dia, aturan yang ada saat ini adalah untuk pemilu 2014. Saat itu, pelaksanan pemilu legislatif (Pileg) dengan pemilihan Presiden (Pilpres) terpisah. Sementara pada pemilu 2019 nanti, antara Pileg dan Pilpres digabung.

“Ibarat karcis dalam pertandingan sepakbola, karcisnya sudah disobek karena pertandingan sudah selesai. Masa mau dipakai lagi? Maka yang logis adalah nol persen,” tutur Wakil Ketua DPR ini.

detik com Agus menegaskan, sikap Partai Demokrat sendiri tidak kaku. Pihaknya, kata Agus, akan bersikap realistis dengan perkembangan politik, khususnya terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu.

Saat ditanya apakah mendukung opsi Pres-T 10 persen atau 15 persen, Agus mengatakan, pembahasan masih panjang. Lobi-lobi masih dilakukan. Pada akhirnya yaitu pada keputusan RUU Pemilu 20 Juli mendatang, pasti akan ketemu angka yang pas dan menyenangkan semua parpol.

Sebagaimana diketahui, pada Pemilu 2014 lalu, Pres-T ditetapkan 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen jumlah suara sah pada pemilu. Jika tidak mencapai angka tersebut maka parpol harus koalisi sehingga angka 20 persen atau 25 persen terpenuhi.

Sejauh ini, Partai Demokrat tetap konsisten memperjuangkan Pres-T nol persen. Spekulasi yang berkembang adalah Demokrat ngotot memperjuangkan penghapusan Pres-T agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa langsung lolos sebagai capres tanpa koalisi. Hal itu sesuai dengan angka parliamentary threshold, pada pemilu 2014 lalu yang hanya berada dibawah 10 persen. detik com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *